Kesadaran Meningkatkan Keamanan
Kita setuju jika kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang dilakukan orang di dunia maya. Namun setidaknya, kita bisa memberikan batas-batas yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Negara juga demikian. Negara hadir untuk warga negara. Untuk mengatur aktivitas yang ada di dunia maya, maka dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya berkaitan dengan keamanan siber.
Peraturan hukum yang ditetapkan oleh suatu negara untuk melindungi infrastruktur komputer dan jaringan komunikasi dari serangan siber dan kegiatan ilegal lainnya. Tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi data sensitif, menghukum pelaku kejahatan siber, dan mempromosikan keamanan dalam dunia digital. Tapi bagaimana hubungannya undang-undang dan melindungi data?
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 di Indonesia adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selanjut diterbitkan lagi Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
UU ITE mengakui keabsahan hukum dari transaksi elektronik, dokumen elektronik, dan bukti elektronik. Ini berarti bahwa transaksi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi dan dokumen tradisional. Hal ini diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE.
Undang-undang ini juga bisa menjerat pelaku peretasan, seperti kasus web defacement. Dikutip dari berita di detik.com, Dua Hacker yang Retas Situs ITS dan Pemprov Jatim Ditangkap. Di dalam berita disebutkan bahwa tersangka dijerat UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
Pada pasal Pasal 30 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.” Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”
Membahas GDPR Uni Eropa dan UU PDP Indonesia. Di dunia yang semakin terkoneksi, setiap klik, transaksi, dan interaksi digital meninggalkan jejak data pribadi. Tapi, pernahkah kita benar-benar berpikir ke mana data itu pergi dan siapa yang menggunakannya? Kasus kebocoran data yang terus meningkat menjadi pengingat bahwa tanpa regulasi yang kuat, privasi kita bisa dengan mudah…
Cyber Hygiene adalah praktik menjaga keamanan perangkat, jaringan, dan data dari ancaman digital melalui kebiasaan yang baik dan tindakan pencegahan. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga cyber hygiene menjadi semakin penting karena meningkatnya ketergantungan pada teknologi. 1. Gunakan Kata Sandi yang Kuat dan Unik 2. Aktifkan Autentikasi Dua Faktor (2FA) 3. Update Perangkat dan Software Secara Berkala…
Artikel ini membahas tentang Fase Uji Penetrasi (Peneration Testing Phase) secara umum yang dilakukan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Pengujian keamanan di mana penguji/evaluator meniru serangan di dunia nyata. Ini dilakukan dalam upaya mengidentifikasi cara untuk menghindari fitur keamanan aplikasi, sistem, atau jaringan. Pengujian penetrasi sering kali melibatkan serangan nyata pada sistem, menggunakan alat…
Lah, kok media keamanan siber tiba-tiba bahas Hukum Pidana dan Perdata? Mungkin dari Sobat Kamsib yang budiman ada yang bertanya demikian. Hal ini wajar saja. Tapi mengapa? Pembahasan mengenai hukum ini akan kita coba ulik karena tidak lain tidak bukan adalah demi membahas produk hukum yang berkaitan dengan keamanan siber. Katakan saja salah duanya adalah…
Saya setuju jika kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya apa yang dilakukan orang di dunia maya. Namun setidaknya, kita bisa memberikan batas-batas yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Negara juga demikian. Negara hadir untuk warga negara. Untuk mengatur aktivitas yang ada di dunia maya, maka dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya berkaitan dengan keamanan siber. Peraturan hukum…