Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Lah, kok media keamanan siber tiba-tiba bahas Hukum Pidana dan Perdata? Mungkin dari Sobat Kamsib yang budiman ada yang bertanya demikian. Hal ini wajar saja. Tapi mengapa?

Pembahasan mengenai hukum ini akan kita coba ulik karena tidak lain tidak bukan adalah demi membahas produk hukum yang berkaitan dengan keamanan siber. Katakan saja salah duanya adalah UU PDP dan UU ITE. Tentu dalam mendalami sebuah hal, kita perlu fondasi yang kuat.

Apa perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata?

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua cabang utama dalam sistem hukum Indonesia, dan mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam tujuan, jenis kasus, pihak yang terlibat, dan sanksi. Berikut adalah perbedaannya:

Hukum Pidana

1. Tujuan: Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.
2. Jenis Kasus: Kasus-kasus yang ditangani oleh hukum pidana adalah tindak kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.
3. Pihak yang Terlibat: Dalam hukum pidana, pihak yang terlibat adalah negara (melalui jaksa penuntut umum) dan terdakwa (pelaku kejahatan). Negara berperan sebagai pihak yang menuntut.
4. Proses: Proses hukum pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan.
5. Sanksi: Sanksi dalam hukum pidana dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya seperti kerja sosial atau rehabilitasi.

Hukum Perdata

1. Tujuan: Hukum perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau entitas dan melindungi hak-hak pribadi serta hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut.
2. Jenis Kasus: Kasus-kasus yang ditangani oleh hukum perdata meliputi sengketa kontrak, sengketa kepemilikan, perceraian, warisan, dan lain-lain.
3. Pihak yang Terlibat: Dalam hukum perdata, pihak yang terlibat adalah individu atau entitas yang bersengketa, seperti penggugat dan tergugat.
4. Proses: Proses hukum perdata dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, kemudian dilanjutkan dengan persidangan dan putusan pengadilan.
5. Sanksi: Sanksi dalam hukum perdata biasanya berupa ganti rugi, pemenuhan kewajiban kontrak, atau perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (misalnya, perintah untuk mengembalikan barang yang dipersengketakan).

Perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum perdata adalah bahwa hukum pidana berfokus pada pelanggaran yang merugikan masyarakat secara keseluruhan dan melibatkan penegakan oleh negara, sedangkan hukum perdata berfokus pada sengketa antara individu atau entitas dan melibatkan kompensasi atau penyelesaian sengketa tanpa sanksi pidana.

UU PDP dan UU ITE

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah dua undang-undang yang penting dalam regulasi dunia digital di Indonesia. Berikut penjelasan masing-masing:

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

1. Tujuan: UU PDP bertujuan untuk melindungi hak privasi individu terkait data pribadi mereka. UU ini mengatur tentang bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dilindungi.

2. Isi: UU PDP mencakup berbagai ketentuan, antara lain:

• Definisi data pribadi dan kategori data yang dilindungi.
• Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.
• Hak-hak subjek data (misalnya, hak untuk mengakses dan mengoreksi data pribadi mereka).
• Kewajiban pengendali data (entitas yang mengumpulkan dan mengolah data).
• Sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan UU PDP.

3. Penerapan: UU PDP berlaku untuk semua pihak yang mengelola data pribadi, baik itu pemerintah, swasta, maupun individu. Hal ini mencakup pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi.

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

1. Tujuan: UU ITE bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik dalam konteks hukum yang lebih luas. UU ini juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang di dunia maya dan sanksi yang berlaku.

2. Isi: UU ITE mencakup berbagai ketentuan, antara lain:

• Definisi informasi elektronik, transaksi elektronik, dan tanda tangan elektronik.
• Pengaturan tentang penyelenggaraan sistem elektronik.
• Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.
• Perbuatan yang dilarang, seperti penyebaran informasi bohong, pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran konten ilegal.
• Sanksi pidana bagi pelanggaran, termasuk denda dan hukuman penjara.

3. Penerapan: UU ITE berlaku untuk semua aktivitas yang melibatkan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini penting untuk melindungi kepentingan pengguna internet dan memberikan kepastian hukum dalam dunia digital.

Hubungan UU PDP dan UU ITE

• Komplementer: UU PDP dan UU ITE saling melengkapi dalam mengatur dunia digital. UU PDP secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, sementara UU ITE mengatur lebih luas tentang transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang di internet.
• Perlindungan Data Pribadi: Kedua undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. UU PDP mengatur secara spesifik tentang perlindungan data, sedangkan UU ITE juga mencakup aspek ini dalam konteks transaksi elektronik.

Secara keseluruhan, UU PDP dan UU ITE adalah pilar penting dalam regulasi dunia digital di Indonesia, bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, memberikan kepastian hukum, dan mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Apakah UU PDP dan UU ITE itu Pidana? Atau Perdata? Atau malah keduanya?

Pembahasan ini akan kita bahas di artikel atau video berikutnya. Kita akan akhiri tulisan ini sampai sini saja. Jika Sobat Kamsib tahu jawabannya dan ingin diskusi, yuk langsung saja lempar ke kolom komentar. See ya!